Breaking News
Home / Tupoksi Camat

Tupoksi Camat

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI

DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN DAN KELURAHAN

DALAM WILAYAH KOTA PANGKALPINANG

BERDASARKAN

PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG

NOMOR 58 TAHUN 2016

Tupoksi Camat

  • Camat mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan meliputi pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan serta pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Kelurahan.
  • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Camat mempunyai    fungsi :
  1. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan;
  2. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
  3. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
  4. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  5. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Walikota dengan tembusan kepada Asisten Sekretariat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
  6. melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
  7. melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan;
  8. melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Walikota;
  9. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
  10. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  11. melaporkah pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Walikota;
  12. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  13. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  14. melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Walikota;
  15. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
  16. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
  17. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
  18. melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Walikota;
  19. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan Kelurahan;
  20. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi Kelurahan;
  21. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Lurah;
  22. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Kelurahan;
  23. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan di tingkat Kecamatan;
  24. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Walikota;
  25. melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
  26. melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
  27. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
  28. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
  29. melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Walikota;
  30. Pelaksanaan jasa dan / atau pelayanan administrasi, Pengelolaan pengaduan masyarakat, Pengelolaan informasi, dan Pengawasan internal Penyelenggaraan PATEN;
  31. pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan lingkup Kecamatan;
  • Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Camat Kecamatan Tipe A membawahi :
  1. Sekretariat Kecamatan;
  2. Seksi Tata Pemerintahan;
  3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
  4. Seksi Pembangunan;
  5. Seksi Pemberdayaan masyarakat
  6. Seksi Pelayanan Umum.